Dalam pembahasan RAPBN 2017 ada sejumlah pemotongan atau pencadangan anggaran sekitar 7 persen di setiap Kementerian dan lembaga. Menurut anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa untuk tahun berjalan selanjutnya tidak ada lagi pemotongan anggaran yang bisa mengganggu perencanaan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kita ingin APBN ini bersifat kredibel dan tidak selalu berubah-ubah setiap saat. Bila perkiraan proyeksi penerimaan negara kita tidak terlalu signifikan naiknya, maka potensi belanja yang tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung atau belanja sosial, harus dikurangi,” ucap Andi Akmal Pasluddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia juga menjelaskan bahwa mengenai subsidi pupuk sebenarnya tidak dipotong, tetapi subsidi tersebut dicadangkan sebesar 1 juta ton yakni seharga 3,5 triliun. Dengan harapan bahwa pada APBN perubahan nanti, nilai tersebut akan kembali dimasukkan, sambil menunggu laporan data secara lengkap dari PT. Pupuk Indonesia.

“Data penerima subsidi pupuk yang ada saat ini belum terlalu meyakinkan, oleh karenanya kita cadangkan dahulu 1 juta ton sambuil melihat perkembangannya.Pada intinya tidak ada niat Komisi IV DPR dan Banggar untuk mengurangi subsidi pupuk, justru kita mendorong agar subsidi itu menjadi berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” paparnya.

Akmal meminta ada kepastian data yang dimiliki pemerintah, berdasarkan angka faktual tentang penerima subsidi pupuk tersebut. (dep,mp)/foto:andri/iw.